Tentang Bappeda Kalsel

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan pada masa awal pemerintahan orde baru belum menampakkan suatu perencanaan yang mantap baik di pusat maupun di daerah, karena situasi dan kondisi pada masa itu memang belum memungkinkan sehingga hasil yang didapat belum mencapai hasil yang semestinya diharapkan. Meskipun demikian perencanaan pembangunan selalu menuju perbaikan, yang pada masa itu dimulai dengan adanya tindakan koordinatif yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dikenal dengan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964.

Dalam upaya memantapkan perencanaan pembangunan di daerah semakin dirasakan perlunya kehadiran lembaga yang dapat mengakomodasikan perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dengan segala kegiatan pembangunan di daerah.

Maka untuk itu dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai eputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dilengkapi dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974. Kemudian ditindak-lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor X-1-20/SK/1974 tanggal 1 Oktober 1974 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendukung fungsi dan peran Bappeda, ditetapkan lagi Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II dengan pedoman organisasi dan tata kerjanya. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 6 Juni 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2001 tanggal 10 April 2001, kemudian Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0120 Tahun 2003 tanggal 29 April 2003 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Penbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diputuskan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Struktur Organisasi



Visi & Misi

VISI

Menjadi Perencana dan Pengendali Pembangunan Daerah yang Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju “ (TERSENYUM).

Adapun maknanya adalah sebagai berikut:

Perencana dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Merupakan pelaksana fungsi manajemen dalam lingkup pemerintah provinsi, terkait proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dan serangkaian kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Profesional
Bappeda Prov. Kalsel sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah harus di dukung dengan SDM yang kompeten, yaitu menguasai metode perencanaan dan pengendalian, memiliki integritas yang tinggi, senantiasa bersikap independen dan objektif, serta berorientasi kepada penciptaan hal-hal baru (inovatif) yang dapat memberikan nilai tambah bagi kepentingan daerah.

MISI

Menyusun rencana pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, transparan, implementatif, integratif, komprehensif sesuai kondisi dan potensi daerah serta melaksanakan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan efesien.

Galeri Kegiatan