Sosialisasi dan Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Forum TJSLP) yang berlangsung pada hari rabu, 10 Juli 2019 di ruang rapat lantai 3 Bappeda Prov kalsel dan dihadiri oleh Kepala SKPD Provinsi kalsel, Pemerintah Kabupaten/Kota Prov kalsel, dan Perusahaan/dunia usaha yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bapak Drs. H. Abdul Haris Makkie, M.Si selaku sekretaris provinsi daerah Kalimantan Selatan hadir dalam kegiatan forum TJSLP beliau memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan forum tersebut. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa “ Kegiatan ini merupakan bentu implementasi dan amanat peraturan daerah No 01 tahun 2014 tentang TJSLP dan peraturan gubernur Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2014 tentang TJSLP”.

Dalam sosialisasi dan forum ini juga telah hadir Ibu dewi yuliani kepala seksi penggalian potensi dunia usaha program sosial dan Ibu antiya dari forum csr pusat yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Ibu dewi yuliani menjelaskan bahwa tanggung jawab badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari investasi sosial badan usaha sesuai dengan peraturan menteri sosial No.6 Tahun 2016 “Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” dan Investasi sosial tersebut merupakan biaya sosial yang harus disediakan oleh badan usaha untuk membangun hubungan harmoni dengan lingkungan sosial sebagai upaya memelihara kelangsungan usaha jangka panjang sesuai dengan pasal 1 butir (5) , Peraturan Menteri Sosial No. 6 Tahun 2016 ““Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

            Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diharapkan agar perusahaan-perusahaan yang berada di dalam Pemerintahan Prov Kalsel dalam forum ini dapat memberikan konstribusi secara efektif dalam menggerakkan peranan perusahaan agar dapat mendukung program-program pemerintah untuk menuntaskan dalam hal kemiskinan.