Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 di Aula Bappeda Kalsel, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas” ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan terintegrasi.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam mekanisme perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Ia menekankan bahwa keterlibatan publik merupakan elemen krusial agar kebijakan pembangunan tidak hanya dirumuskan pemerintah, tetapi juga mengakomodasi aspirasi para pemangku kepentingan.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang nantinya dituangkan dalam RKPD. Melalui dokumen ini, arah pembangunan dan penganggaran daerah ditetapkan setiap tahun secara terukur, lintas sektor, serta memastikan pengelolaan sumber daya berjalan efektif dan efisien,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RKPD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengoperasionalkan RPJMD serta visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang nyata. Karena itu, seluruh SKPD diharapkan dapat menyelaraskan rencana kerjanya dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Hari ini kita melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari DPRD, SKPD, akademisi hingga masyarakat. Harapannya RKPD 2027 benar-benar selaras dengan RPJMD yang merupakan janji dan harapan kepala daerah dalam lima tahun ke depan,” jelasnya.
Syarifuddin juga menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki beragam sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan investasi.
“Kita ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul, handal, dan kompetitif. Di sisi lain, kita juga ingin menghadirkan investor agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan. Dengan meningkatnya investasi, tentu akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menyatakan dukungan penuh legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan yang telah dibahas dalam forum tersebut. Ia menegaskan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Hari ini sudah ada kesepakatan dan pemahaman bersama, di antaranya terkait kelanjutan pembangunan, penanganan bencana, serta persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah sangat concern terhadap tahapan-tahapan tersebut,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD sangat mendukung program-program pembangunan. Namun yang paling penting adalah implementasinya harus berkelanjutan. Jangan sampai program hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi, karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap pembangunan yang diusulkan,” tegasnya.
Supian turut menyoroti perlunya penanganan banjir secara komprehensif dan berorientasi jangka panjang, mengingat persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan aktivitas manusia.
“Kita melihat kondisi sungai-sungai yang dulu dapat dilalui transportasi air kini mengalami pendangkalan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi jangka panjang melalui pengelolaan lingkungan dan normalisasi sungai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Irwan Yunizar melaporkan bahwa forum ini diselenggarakan untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Maksud dan tujuan forum ini adalah menyampaikan program prioritas pembangunan sekaligus menyamakan persepsi terkait pedoman pembangunan daerah tahun 2027. Hasil forum ini nantinya menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, forum tersebut menghasilkan sejumlah masukan strategis dari masyarakat dan berbagai pihak terkait.
“Kami menerima berbagai masukan, di antaranya penyusunan grand design mitigasi banjir agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Selain itu, ada masukan terkait peningkatan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas melalui pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.