RKPD merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2019 dan diskusi tindak lanjut penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Juli 2019 yang bertempat di ruang rapat lantai III kantor Bappeda Prov Kalsel. Kegiatan ini di pimpin langsung oleh Drs. Abdul Haris, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta dihadiri oleh 55 SKPD.
Dari kegiatan ini dapat diperoleh bahwa SKPD Prov. Kalsel dengan status tinggi ada 6 SKPD, status sedang ada 31 SKPD, dan status rendah ada 13 SKPD. SKPD dengan realisasi keuangan “tinggi†adalah Rumah Sakit Ulin sebesar 56,75%, Biro Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah sebesar 53,47%, Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar 53,10%, Badan Penghubung sebesar 47,58%, Sekretariat Daerah sebesar 46,96%, Biro Hubungan Masyarakat & Protokol sebesar 45,54%.
SKPD dengan realisasi keuangan “sedang†adalah Dinas Penanaman Modal & PTSP sebesar 43,94%, Biro Pengembangan Produksi Daerah sebesar 43,06%, Biro Organisasi sebesar 42,72%, Biro Pemerintahan sebesar 41,94%, Dinas Koperasi dan UKM sebesar 39,58%, Bappeda sebesar 39,54%, Satpol PP sebesar 38,72%, Dinas Sosial sebesar 38,45%, Biro Hukum sebesar 38,19%, Biro Perlengkapan sebesar 38,08%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 37,31%, Rumah Sakit Dr.H.Moch Ansari Saleh sebesar 36,22%, RSGM Hasan Aman sebesar 35,61%, Badan Keuangan Daerah 35,56%, RSJ Sambang Lihum sebesar 35,35%, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil & KB sebesar 35,17%, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak sebesar 34,06%, Badan Kepegawaian Daerah sebesar 33,87%, Dinas Pendidikan & Kebudayaan sebesar 32,74%, Dinas Perdagangan sebesar 32,69%, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 32,47%, Biro Umum sebesar 32,42%, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 31,87%, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi sebesar 31,62%, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 31,52%, Dinas Perpustakaan & Kearsipan sebesar 31,44%, Dinas Perhubungan sebesar 30,24%, Inspektorat Daerah sebesar 30,17%, Sekretariat DPRD sebesar 30,07%, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 29,15%, dan Dinas Perkebunan & Peternakan sebesar 29,06%.
SKPD dengan realisasi keuangan “rendah†adalah Dinas Kelautan Perikanan sebesar 28,22%, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 27,90%, Dinas Kesehatan sebesar 27,44%, Dinas Pekerjaan Umum & PR sebesar 26,21%, Badan Kesatuan Bangsa & Politik sebesar 25,89%, Dinas Ketahanan Pangan sebesar 25,89%, Dinas Kehutanan sebesar 25,25%, Dinas Pariwisata sebesar 23,74%, Dinas Perindustrian sebesar 23,53%, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura sebesar 19,91%, Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa sebesar 16,48%, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar 12,98% dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar 6.07%.
Serta realisasi fisik SKPD Prov Kalsel dengan status tinggi ada 14 SKPD, dengan status sedang ada 28 SKPD dan dengan status rendah ada 8 SKPD.