Pemkot Banjarbaru Libatkan Masyarakat untuk Diskusikan Kebijakan Publik

BANJARBARU – Dikutip dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan pelayanan publik, menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Misalnya, ketika RSUD Idaman Banjarbaru mengeluarkan kebijakan baru, masyarakat diajak ikut serta mendiskusikan kebijakan tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam diskusi itu sekaligus untuk menerima masukan dari publik. Wakil Wali Kota Banjarbaru H. Darmawan Jaya Setiawan menyatakan, hal tersebut adalah salah satu cara Pemkot Banjarbaru meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

“Untuk sampai kepada pelayanan prima itu, maka proses yang harus kita lewati adalah peningkatan kompetensi kemudian perbaikan karakter dari para pelaku pelayanan publik di Kota Banjarbaru,” ujar Darmawan, dalam Forum Komunikasi Publik (FKP), yang diadakan Kedeputian bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru, yang dilaksanakan pada 21 hingga 22 Agustus 2019.

Darmawan menyampaikan, untuk mencapai visi Kota Banjarbaru sebagai “Kota Pelayanan yang Berkarakter”, maka peningkatan kompetensi dan perubahan mindsetserta culture set ASN perlu segera diterapkan. Gap antara kualitas pelayanan dengan ekspektasi masyarakat juga harus dipersempit.

“Melalui kegiatan pembekalan dan pelaksanaan FKP di tingkat Pemkot Banjarbaru, diharapkan mampu mempersempit gap antara kualitas pelayanan dan ekspektasi masyarakat sehingga mengurangi komplain yang akan terjadi,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller menyampaikan bahwa FKP merupakan amanat dari Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, kegiatan FKP dapat digunakan oleh masyarakat sebagai wadah dalam memberi masukan dan saran kepada penyelenggara atas layanan yang diterima selama ini. “Melalui FKP, diharapkan dapat diperoleh solusi antara penyelenggara layanan dan masyarakat atas permasalahan yang ada,” imbuh Jeffrey.

Dalam acara ini juga hadir narasumber dari International Assocation for Public Participation (IAP2) Indonesia, Muhammad Aldi Alizar dan Meithya Rose Prasetya Puteri yang menyampaikan materi tentang Partisipasi Publik. Sementara peserta yang hadir adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Banjarbaru dan tokoh masyarakat. (don/HUMAS MENPANRB)

Sumber : HUMAS MENPANRB