Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi aplikasi e-Monev versi 2. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Syahrir Bappeda Kalsel, Rabu (21/1/2026).
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya untuk menjamin akurasi pelaporan realisasi kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Irwan Yunizar, menjelaskan bahwa rapat ini tidak hanya difokuskan pada evaluasi capaian kinerja Triwulan IV, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan pembaruan pada aplikasi e-Monev versi 2.
“Selain melakukan evaluasi capaian kinerja Triwulan IV, hari ini juga dilaksanakan sosialisasi e-Monev versi 2. Pada versi terbaru ini terdapat beberapa fitur tambahan yang dikembangkan oleh operator dan tenaga informatika kami, sehingga aplikasi menjadi lebih baik dan lebih sempurna ke depannya,” jelas Irwan.
Ia menambahkan, pengembangan e-Monev versi 2 diharapkan mampu memudahkan perangkat daerah dalam proses penginputan data, sekaligus meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah, baik SKPD induk maupun UPTD. Setelah pelaksanaan konfirmasi dan evaluasi terhadap capaian kinerja, Bappeda Kalsel memberikan kesempatan kepada masing-masing perangkat daerah untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan data pada aplikasi e-Monev.
“Setelah klarifikasi dan evaluasi, kami memberikan kesempatan kepada SKPD untuk melakukan perbaikan data, agar realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” pungkas Irwan.
Melalui kegiatan tersebut, Bappeda Kalsel berharap laporan kinerja pembangunan daerah Tahun 2025 dapat disusun secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel, serta menjadi dasar yang kuat dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.