Kepala Bappeda Kalimantan Selatan Dr.Ir.Ariadi Noor, M.Si menjadi narasumber Focus Group Dicussion (FGD) persiapan penugasan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah (Evran) Tahun 2025.Focus Group Dicussion(FGD) tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,di Banjarbaru, Rabu(8/1/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis perencanaan dan penganggaran daerah provinsi Kalimantan Selatan yang berorientasi pada hasil .Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap perencanaan ,pelaksanaan dan pertanggungjawabaan akuntabilitas keuangan serta Pembangunan. Focus Group Dicussion (FGD) ini juga dibuka oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Ayi Riyanto.
Read more: FGD(Focus Group Dicussion) Persiapan Penugasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaraan Daerah Tahun 2025Adapun materi yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan proses bisnis, yaitu tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD), Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Dalam Sesi Diskusi Bapak Ariadi Noor juga menyampaikan bahwa perencanaan sebagai standar dalam pengendalian dan pengawasan kualitas , sebagai penentu arah, meminimalkan ketidakpastiaan juga pemborosan serta sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan terutama di lingkup Pemprov Kalimantan Selatan.
FGD ini merupakan Langkah penting untuk merumuskan arah Pembangunan provinsi Kalimantan Selatan,menciptakan Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan proses bisnis kinerja , juga untuk mengumpulkan beberapa rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu-isu strategis yang akan menjadi fokus dalam RPJMD ataupun RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan juga berharap Dokumen Rancangan yang dibuat tidak hanya terasa dampaknya di Masyarakat namun juga bisa berdampak terhadap tantangan global.
Dokumen terkait penyusunan RPJMD,RKPD maupun APBD harus dilaksanakan secara transparan,akuntabel dan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengambilan Keputusan di semua tahap perencanaan.Penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi terutama dengan Kepala Daerah terpilih dan DPRD.Dokumen tersebut juga harus selaras dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia agar terealisasinya perencanaan Kalimantan Selatan tahun 2025 secara optimal dan tepat sasaran.