Bappeda menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2021-2026 (RPJMD Kalsel 2021-2026). Forum diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 28 September, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dengan menghadirkan narasumber Kepala Bappeda, Nurul Fajar Desira, dan seluruh Kepala Bidang di Bappeda.
FKP menjadi tahapan penyusunan RPJMD yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017 yang salah satunya mengatur tata cara penyusunan RPJMD. Dalam kata sambutannya, Pak Roy menyampaikan bahwa FKP dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan Awal RPJMD. “Dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan”, ujar Pejabat Eselon I ini.
Dalam penyelenggaraan FKP, Pak Fajar menyampaikan paparan mengenai capaian pembangunan dalam periode RPJMD sebelumnya serta penjelasan umum Visi-Misi Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan berdasarkan pernyataan visi-misi tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Rahmiyanti, menyampaikan paparan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan isu strategis RPJMD 2021-2026. Tiga Kepala Bidang lain menyampaikan rincian dari Misi Kepala Daerah terpilih sesuai bidangnya.
Adapun beberapa pemangku kepentingan yang berkesempatan menanggapi antara lain dari Kanwil BKKBN, BPKP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu (Kanwil DJPb), PD Bangun Banua, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kanwil Ditjen Anggaran Kemenkeu, dan WALHI. Perwakilan Kanwil BKKBN menyampaikan pentingnya isu stunting untuk dijadikan isu strategis dalam RPJMD, sementara Kepala BPKP, Rudy M. Harahap, memberi saran untuk menyertakan analisis risiko strategis.