Di kutip dari website Kementerian PPN/ Bappenas, Perpres Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan dalam dua periode, yaitu evaluasi paruh waktu atau sekitar pada 2017 dan evaluasi akhir 2015-2019. “Di dalam evaluasi akhir RPJMN 2015-2019, kita tidak hanya melakukan evaluasi kinerja, tetapi juga evaluasi dampak. Harapan ke depan ketika menjabarkan visi dan misi Presiden, apakah ke dalam prioritas nasional maupun agenda pembangunan, maka sasaran pokok bisa lebih ramping,†jelas Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Adhi Putra Alfian dalam laporan penyelenggaraan Diseminasi Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, di Medan, Selasa (5/11).
Lebih lanjut Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menyampaikan hasil evaluasi dari 184 sasaran pokok RPJMN menunjukkan kemajuan pesat. “Dari hasil evaluasi akhir ini banyak sekali kemajuan penting yang sudah dicapai dalam kurun lima tahun terakhir. Dari 184 sasaran pokok, sebanyak 107 sasaran pokok atau 58,15 persen telah tercapai,†jelas Deputi Taufik.
Pertama, Dimensi Pembangunan Ekonomi. Ekonomi tumbuh 5,17 persen pada 2018 dengan prognosa capaian 2019 sebesar 5,20 persen. PDB per kapita meningkat sebesar Rp 56 juta pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar Rp 60 juta. Rasio pajak terhadap PDB menurun menjadi 10,2 persen pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 10,5 persen. Tingkat inflasi stabil dan terjaga 3 persen dengan target akhir 2019 sebesar 3,5 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,41 persen per Maret 2019 dengan target akhir 2019 sebesar 7-8 persen.
Kedua, Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Rata-rata angka melek aksara penduduk di atas 15 tahun semakin meningkat, yaitu 95,66 persen pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 96,29 persen. Prevelansi stunting anak di bawah dua tahun juga mengalami peningkatan dengan prognosa 2019 sebesar 28 persen. Ketiga, Dimensi Sektor Unggulan. Konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 1.064 KWh pada 2018 dengan prognosa 2019 mencapai 1.200 KWh. Selain itu, pengembangan jalan nasional meningkat menjadi 47.017 km pada 2018 dengan target akhir 2019 sebesar 45.592 km.
Keempat, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Ketimpangan pendapatan menurun menjadi 0,38 per Maret 2019 dengan target akhir 2019 sebesar 0,36. Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal meningkat menjadi 61,99 pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 62,81. Kelima, Dimensi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Tingkat partisipasi pada pemilu 2019 mencapai 81,69 persen dan Indeks Pembangunan Hukum meningkat menjadi 0,61 pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 0,63.
“Berbeda dengan evaluasi RPJMN sebelumnya, evaluasi kali ini tidak hanya mencermati capaian sasaran pokok, tetapi kita juga ingin mengetahui sejauh mana dampak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Lebih dari 90 persen pelaku usaha memperoleh keuntungan, dan 30 persen pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis, baik dari jenis maupun volume produk,†jelas Deputi Taufik.
Dampak pembangunan manusia dan masyarakat ditunjukkan dengan 73 persen responden mengalokasikan lebih dari 25 persen pengeluaran keluarganya untuk pendidikan, dan 87 persen responden merasa mudah memperoleh layanan kesehatan. Dampak sektor unggulan salah satunya ditunjukkan dengan sebagian besar responden merasa mudah mendapatkan sumber energi. Dampak pemerataan dan kewilayahan ditunjukkan dengan cukup kuatnya konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp 2-5 juta. Sementara dampak pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan ditunjukkan dengan 90,65 persen responden ikut serta dalam pemilu dan 51,28 persen responden berpendapat pelanggaran hukum menurun.
“Evaluasi ini menjadi masukan penting bagi penyusunan RPJMN lima tahun ke depan. Sesuai arahan Bapak Presiden, evaluasi dan pengendalian akan terus kita perkuat karena memiliki peran penting untuk memastikan capaian sasaran dalam RPJMN khususnya berkaitan dengan janji Bapak Presiden dan Wakil Presiden.Tentu proses mengevaluasi 184 sasaran pokok ini tidak mudah, karena indikator yang kita monitor di sini adalah output atau outcome, bukan indikator input. Untuk itu, kita melakukan dialog pertemuan internal Bappenas dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan angka-angka tersebut betul-betul dapat dipertanggungjawabkan,†pungkas Deputi Taufik.
Dampak pembangunan manusia dan masyarakat ditunjukkan dengan 73 persen responden mengalokasikan lebih dari 25 persen pengeluaran keluarganya untuk pendidikan, dan 87 persen responden merasa mudah memperoleh layanan kesehatan. Dampak sektor unggulan salah satunya ditunjukkan dengan sebagian besar responden merasa mudah mendapatkan sumber energi. Dampak pemerataan dan kewilayahan ditunjukkan dengan cukup kuatnya konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp 2-5 juta. Sementara dampak pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan ditunjukkan dengan 90,65 persen responden ikut serta dalam pemilu dan 51,28 persen responden berpendapat pelanggaran hukum menurun.
“Evaluasi ini menjadi masukan penting bagi penyusunan RPJMN lima tahun ke depan. Sesuai arahan Bapak Presiden, evaluasi dan pengendalian akan terus kita perkuat karena memiliki peran penting untuk memastikan capaian sasaran dalam RPJMN khususnya berkaitan dengan janji Bapak Presiden dan Wakil Presiden.Tentu proses mengevaluasi 184 sasaran pokok ini tidak mudah, karena indikator yang kita monitor di sini adalah output atau outcome, bukan indikator input. Untuk itu, kita melakukan dialog pertemuan internal Bappenas dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan angka-angka tersebut betul-betul dapat dipertanggungjawabkan,†pungkas Deputi Taufik.
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas