Dikutip dari websit resmi Provinsi Kalimantan Selatan,
BANJARBARU – Kalimantan Selatan mendapat kesempatan untuk menjadi pilot project dalam lokakarya penyusunan cetak biru sistem nasional pendidikan dan pembinaan ideologi pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Kepala Pusat Data dan Informasi BPIP Yakob, saat meninjau gedung Idham Chalid Banjarbaru sebagai salah satu lokasi acara, Senin (2/11) pagi menyampaikan, ditunjuknya Kalsel sebagai lokasi kegiatan, karena sesuai dengan pengamalan Pancasila seperti toleransi yang tinggi.
“Seperti yang disampaikan Wagub bahwa Kalsel sangat beragam masyarakatnya. Nilai toleransinya tinggi, konflik politik dan etnis juga tidak ada,†ujarnya.
Atas dasar alasan itu, Kalsel akan dijadikan percontohan pada kegiatan berikutnya di provinsi lainnya. Kegiatan ini sebagai upaya dalam menanamkan nilai-nilai pancasila pada seluruh kalangan, khususnya untuk membangun kultur masyarakat yang berkarakter gotong royong.
“Kita jadikan pilot project untuk seluruh Indonesia. Ada beberapa unsur yang dilihat baik dari segi kultur, geografis, masyarakat majemuk dan sebagainya,†tambahnya.
Hal ini juga diamini oleh Plt. Gubernur Kalsel Rudy Resnawan saat memimpin rapat audiensi mengenai pelaksanaan di ruang rapat PM. Noor Setdaprov Kalsel, Senin (2/11)
“Pemprov Kalsel punya catatan yang baik terhadap toleransi. Kita juga akan siap membantu pelaksanaan lokakarya ini di Kalsel,†katanya.
Lokakarya rencananya akan dihadiri sekitar 50 peserta, baik dari perwakilan pusat maupun daerah. Disebutkan di antaranya Dinas Kominfo RI, Lembaga Administrasi Negara, Mabes TNI/Polri, Kemendagri, internal BPIP, serta perwakilan pemprov Kalsel dan kabupaten/kota. Acara ini juga akan dilakukan secara virtual.
“Beberapa acara terkait bagaimana secara substansi ada pengembangan dari aspek kelembagaan dalam suatu sistem nasional tersebut,†kata Direktur Perencanaan dan Kerja Sama BPIP, Sadono Sriharjo, menambahkan.
Lokakarya sekaligus diklat ini bertujuan sebagai pembinaan ideologi pancasila. Dengan sasaran utama yaitu aparatur sipil negara (ASN), termasuk dari TNI/Polri, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lainnya.
“Pelaksanaan secara online dan offline. Secara offline tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk aktualisasi pancasila dalam tindakan,†ungkapnya. (ASC/RDM/RHD)
SUMBER : abdipersadafm